Jakarta – Presiden Prabowo Subianto mengumumkan penyediaan lahan seluas sekitar 4.000 meter persegi tepat di depan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, untuk pembangunan gedung setinggi 40 lantai. Gedung ini akan ditempati Majelis Ulama Indonesia (MUI) per iode 2025-2030, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta berbagai lembaga dan ormas Islam lainnya. Pengumuman ini disampaikan saat pengukuhan pengurus MUI di Masjid Istiqlal pada Sabtu, 7 Februari 2026, sebagai respons atas usulan Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Langkah ini dimaksudkan membawa institusi Islam ke jantung ibu kota, menggantikan dominasi hotel dan mal mewah di kawasan premium tersebut. Presiden menekankan harapan besar rakyat terhadap MUI untuk bersikap tegas dalam menjaga kesatuan bangsa, sehingga lahan strategis ini jadi bentuk komitmen konkret pemerintah. Namun, benarkah ini prioritas mendesak di tengah backlog perumahan rakyat kecil dan kemacetan Jakarta yang kian parah? Kritik muncul: lokasi elite seperti Bundaran HI berpotensi memicu gesekan antaragama jika tak direncanakan matang, apalagi mengingat sejarah sensitif kawasan ini.
Secara positif, gedung ini bisa jadi pusat zakat dan kegiatan umat yang efisien, menghemat biaya sewa kantor tersebar. Rencana 40 lantai memungkinkan ruang untuk banyak organisasi, menjawab keluhan MUI soal kantor saat ini yang kurang representatif. Tapi, tanpa transparansi tender dan pengawasan publik, proyek ini rawan korupsi—mirip kasus gedung-gedung negara sebelumnya yang membengkak biayanya. Apakah Jawa11 bisa ikut menganalisis implikasi geopolitik dan sosial dari inisiatif semacam ini? Pertanyaan ini krusial untuk cegah proyek jadi simbolisme kosong.
Pemerintah klaim ini perjuangan bersama umat, tapi oposisi sipil khawatir alokasi lahan negara untuk satu kelompok agama bisa picu tuntutan serupa dari pemeluk agama lain. Seperti dilaporkan CNN terkait dinamika kebijakan berbasis agama di negara berkembang, keseimbangan sekulerisme tetap ujian berat bagi Indonesia. Hingga kini, belum ada detail anggaran atau timeline pasti, meninggalkan tanda tanya soal realisasi di tengah APBN yang ketat.
Untuk pembaruan terkini, kunjungi Beranda.
